“Rise and Speak”: Dinsos KBPP Pemalang Ajak Perempuan Berani Bersuara Cegah KDRT

PEMALANG – Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) Kabupaten Pemalang memfasilitasi kegiatan penting bertajuk Sosialisasi Kesadaran Hukum Wanita dengan tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum Wanita Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Acara yang diinisiasi oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Pemalang ini sukses digelar di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Kabupaten Pemalang, Sabtu (7/11/2026).  

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan berbagai unsur organisasi wanita di Kabupaten Pemalang ini diawali dengan laporan dari Ketua Panitia, Dra. Henifah. Acara kemudian dibuka secara resmi melalui sambutan Ketua GOW Kabupaten Pemalang, Dra. Titien Soewastiningsih, S.M.Ed., Ph.D. Dalam arahannya, ditekankan bahwa pemahaman hukum bagi kaum perempuan sangat krusial agar mereka lebih berdaya, terlindungi secara hukum, serta memiliki keberanian dalam menyikapi persoalan yang mengancam keharmonisan keluarga.

Pemaparan Materi Mendalam oleh Unit PPA Satreskrim Polres PemalangSebagai narasumber utama, pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pemalang memaparkan materi komprehensif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini ditegaskan sebagai instrumen perlindungan negara untuk menjamin rasa aman bagi setiap warga negara, khususnya perempuan dan anak, dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di ranah domestik.  

Dalam pemaparannya, narasumber merinci cakupan Ruang Lingkup Rumah Tangga (Pasal 2 UU PKDRT) yang meliputi:  

1. Suami, istri, dan anak (hubungan ikatan perkawinan dan keturunan langsung yang tinggal serumah).
2. Hubungan kekeluargaan karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, atau perwalian yang menetap.  
3. Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja dan menetap di rumah tangga tersebut.  

Peserta juga diberikan edukasi mendalam mengenai 4 Bentuk Utama KDRT beserta ancaman pidananya berdasarkan UU PKDRT:  

• Kekerasan Fisik: Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (seperti memukul, menampar, menendang). Berdasarkan Pasal 44, diancam penjara paling lama 5 tahun atau denda 15 juta (jika mengakibatkan korban jatuh sakit/luka berat, ancaman pidana maksimal mencapai 10 tahun).  
• Kekerasan Psikis: Perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. Berdasarkan Pasal 45, diancam penjara paling lama 3 tahun atau denda 9 juta.  
• Kekerasan Seksual: Pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan dengan cara yang tidak wajar, atau eksploitasi seksual. Berdasarkan Pasal 46, diancam penjara paling lama 12 tahun atau denda 36 juta.
• Penelantaran Rumah Tangga: Mengabaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan finansial/medis. Berdasarkan Pasal 49, diancam penjara paling lama 3 tahun atau denda 15 juta.  

Selain itu, narasumber turut mengupas faktor penyebab KDRT seperti tekanan ekonomi, ketimpangan relasi kuasa (patriarki kuno), minimnya komunikasi dan kematangan emosi, pengaruh alkohol atau narkoba, hingga trauma masa lalu serta dampak buruknya terhadap fisik, psikologis, ekonomi, dan masa depan tumbuh kembang anak.  

Hak Korban dan Mekanisme Pelaporan

Para peserta sosialisasi juga dibekali pengetahuan mengenai Hak-Hak Korban KDRT (Pasal 10 UU PKDRT), yang mencakup hak mendapatkan perlindungan dari aparat dan lembaga sosial, pelayanan kesehatan dan pembuatan Visum et Repertum, perlindungan kerahasiaan identitas dari stigma negatif, serta hak atas pendampingan hukum dan konseling psikologis.  

Bagi masyarakat yang menghadapi atau mendapati kasus KDRT, dijelaskan pula Mekanisme Pelaporan Resmi di Polres Pemalang:  

1. Membuat Laporan Polisi (LP) secara resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pemalang.  
2. Pemeriksaan awal oleh penyidik di Ruang Pelayanan Khusus Unit PPA.  
3. Pengantaran untuk pembuatan Visum et Repertum medis maupun psikologis di rumah sakit rujukan.
4. Proses penyidikan lanjutan, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan perkara ke pihak Kejaksaan.

Kampanye Moral “Rise and Speak”

Sebagai penutup materi, diserukan kampanye moral “Rise and Speak: Wanita Berdaya, Berani Bersuara, Keluarga Harmonis”. Gerakan ini mengajak para perempuan untuk menghapus norma keliru yang menganggap KDRT sebagai “aib keluarga” yang harus ditutup-tutupi. Melalui pilar RISE (Bangkit menyadari hak hukum dan martabat diri), SPEAK (Berani bersuara dan melapor), dan SUPPORT (Saling mendukung antar sesama dan organisasi wanita), peserta didorong untuk aktif melakukan deteksi dini di lingkungan sekitar.   Melalui fasilitasi dari Dinsos KBPPPA Kabupaten Pemalang dan sinergi bersama GOW serta Unit PPA Satreskrim Polres Pemalang ini, diharapkan para peserta dapat menjadi motor penggerak dan agen perubahan di lingkungan masing-masing demi mewujudkan masyarakat yang sadar hukum serta keluarga yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan.   Kontributor: Anugrah Fitria Berliannanda