Menuju Kecamatan Berdaya, Pemalang Bekali Kader PPPA Lewat Bimtek Puspaga2025
Pemalang, 20 Agustus 2025 – Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang menggelar Bimbingan Teknis Puspaga Bagi Kader PPPA Tahun 2025 di Sasana Bhakti Praja. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya membentuk Kecamatan Berdaya — kawasan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, kreativitas, dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Sosial KBPP, Drs. Mu’Minun, M.M., yang menegaskan bahwa program ini akan difokuskan pada 7 kecamatan sebagai pilot project. Empat kecamatan binaan provinsi meliputi Randudongkal, Comal, Ulujami, dan Pulosari. Sedangkan tiga kecamatan pengembangan oleh kabupaten yakni Ampelgading, Petarukan, dan Bantarbolang. “Program ini akan menjadi fondasi pembangunan berbasis kecamatan, melalui Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Lansia dan Disabilitas, serta pembentukan Tim
Kecamatan Berdaya,” jelas Mu’Minun.
Bimtek ini dimoderatori oleh Kabid PPPA, Triyatno Yuliharso, S.IP., MP., dengan menghadirkan dua narasumber utama:
- Ardian Agil Waskito, S.Psi., dari DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, yang memaparkan strategi penguatan RPPA di tingkat kecamatan.
- Arida Nuralita, S.Psi., MA., Psikolog, Koordinator Puspaga Jateng, yang menjelaskan pentingnya peningkatan layanan Puspaga berbasis desa dan kecamatan.
esi tanya jawab berlangsung aktif. Peserta mempertanyakan kelanjutan penanganan aduan kekerasan serta cara mendorong masyarakat untuk terbuka. Menjawab hal itu, Arida menekankan pentingnya Psychological First Aid dan Asesmen Awal. “Penanganan harus empatik dan sesuai kebutuhan korban,” tegasnya. Arida menambahkan, kunci keberhasilan adalah membangun kepercayaan melalui komunikasi yang empatik dan konsisten hadir di tengah masyarakat.
Menjawab pertanyaan ini, Ardian Agil Waskito, S.Psi., menjelaskan bahwa dalam sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, setiap tahapan wajib mengikuti prosedur penanganan yang terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan korban. “Setiap laporan tidak boleh berhenti pada tahap pengaduan. Kita perlu memastikan adanya asesmen awal atau initial assessment terhadap kasus. Di sinilah pentingnya peran kader sebagai first responder.” Jelas Ardian.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan, Dra. Henifah Heriyanto, dan Kegiatan ini diikuti 125 peserta, terdiri dari unsur PKK, GOW, PWI, Serikat PEKKA, PSGA INSIP, PGRI, Muslimat NU, Aisyiah, Ikatan Isteri Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia,, HIMPSI, Koordinator Kecamatan, dan Kader PPPA Kabupaten Pemalang. Diharapkan kegiatan ini memperkuat peran kader sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di Kabupaten Pemalang.
Reporter: Anugrah Fitria Berliannanda
